Berita Terkini

KPU Kabupaten Wonogiri melakukan audiensi dengan Polres Wonogiri di Rupatama Polres Wonogiri Senin (11/07/2022). Dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Wonogiri hadir pada pukul 13.00 WIB dan disambut oleh Kapolres Wonogiri Dydit Dwi Susanto, S.I.K., M.Si beserta pejabat utama Polres Wonogiri. Kapolres Wonogiri dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kedatangan Ketua KPU beserta jajarannya. “Polri dalam hal ini Polres Wonogiri sebagai bagian dari negara, siap mendukung hajatan Pemilu Serentak tahun 2024” kata Kapolres Wonogiri. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri menyampaikan maksud dan tujuan audiensi adalah membangun sinergitas dengan Polres Wonogiri guna menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 agar dapat terselenggara dengan aman, lancar dan tertib tanpa kendala suatu apapun.  “Kerjasama dengan Polres Wonogiri sampai saat ini berjalan sangat baik, semoga kedepan semakin baik” kata Ketua KPU Kabupaten Wonogiri. Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri Bapak Sigit Purwadi, S.H. menyampaikan bahwa perlunya tindaklanjut kegiatan ini dengan penyusunan grand design tahapan Pemilu dan pemetaan resiko pada setiap tahapan yang membutuhkan dukungan dari Polres Wonogiri terutama terkait dengan pengamanan. Acara diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 dari Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, kemudian dilanjutkan ramah tamah. (AL/Red)

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu salah satunya di dukung oleh sarana dan prasarana. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Toto Sihsetyo Adi, SE, MM, Ketua KPU Kabupaten Wonogiri saat audiensi dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Wonogiri di ruang rapat Komisi 1 pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022. Audiensi yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi 1, Pemerintah Daerah yang di wakili oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKD serta Ketua, anggota KPU dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri. Pada pertemuan yang dibuka sekaligus dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Wonogiri, Bambang Sadriyanto menyambut baik inisiasi KPU Kabupaten Wonogiri untuk melakukan diskusi, koordinasi dan audiensi berkenaan dengan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. “Kami memberikan apresiasi kepada KPU Wonogiri atas aktifnya menyiapkan penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”, papar Bambang dalam sambutan pembukanya. Apresiasi tersebut di wujudkan dengan menghadirkan eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah yang di wakili oleh Teguh Setyono, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Daerah mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sementara, dari KPU Kabupaten Wonogiri hadir ketua KPU Kabupaten Wonogiri Toto Sihsetyo Adi, seluruh Anggota KPU, Sekretaris KPU Sigit Purwadi, dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Nursahid Agung Wijaya. Pada paparanya, Ketua KPU menyampaikan maksud dan tujuan dari koordinasi tersebut, salah satunya adalah membangun sinergi antar pemangku kepentingan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu. “KPU Wonogiri menginisiasi koordinasi ini dengan tujuan membangun sinergi antar pemangku kepentingan menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024, dan tentunya kami juga meminta dukungan kepada seluruh pemangku kepentingan, utamanya Pemerintah Daerah dan khususnya terhadap pemenuhan sarana dan prasarana gudang melalui hibah tanah” jelas Toto. Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan  bahwasannya dengan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Wonogiri membutuhkan gudang yang representatif dan mudah dijangkau. Gudang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Wonogiri saat ini dianggap tidak representatif mengingat luas ukurannya hanya 105 meter persegi. Di samping itu status tanah yang masih milik Pemerintah Daerah dan saat ini terletak di Gedung BPBD menjadikan gudang tersebut sulit untuk dijangkau dalam hal pengamanan. “Praktis, kami membutuhkan gudang yang representatif untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta Pemilu Pemilihan seterusnya”, ujar Sigit. (PJK/Red)

Tahapan Pemilu Serentak yang telah di tetapkan melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 menjadi acuan bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Bertolak dari hal tersebu, KPU Kabupaten Wonogiri bergerak bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait guna menyambungsiarkan aturan tahapan tersebut. Hari Kamis, 23 Juni 2022, bertempat di Aula, Kejaksaan Negeri Wonogiri Ketua KPU beserta rombongan melaksanakan koordinasi, audiensi sekaligus paparan persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri, Muhammad Ahsan Thamrin, SH, MH, didampingi oleh Kasubbag Pembinaan Muhammad Juanaidi. SH. MH, Kasi Intel Feby Rudy Purwanto, SH, Kasi Datun Suhardi, SH. Sebagai institusi penegak hukum Kejaksaan Negeri Wonogiri siap membantu mensukseskan gelaran Pemilu Tahun 2024. “Kejaksaan Negeri, siap membantu KPU Kabupaten Wonogiri untuk mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024”, ungkap Kajari pada saat menanggapi paparan KPU. Sementara, dari KPU Kabupaten Wonogiri hadir ketua KPU Kabupaten Wonogiri Toto Sihsetyo Adi, Anggota KPU Pradika Harsanto, Sekretaris KPU Sigit Purwadi, dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Nursahid Agung Wijaya. Pada paparanya, Ketua KPU menyampaikan maksud dan tujuan dari koordinasi tersebut, salah satunya adalah membangun sinergi antar pemangku kepentingan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu. “KPU Wonogiri menginisiasi koordinasi ini dengan tujuan membangun sinergi antar pemangku kepentingan menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024” jelas Toto. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris KPU menyampaikan  jabaran sinergi kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri. Pemilu yang merupakan gelaran akbar dan agenda negara mempunyai kompleksitas penyelenggaraan sehingga dibutuhkan komitmen bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. “Pengelolaan anggaran dan pengelolaan logistik menjadi salah satu titik krusial dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak, sehingga apabila dimungkinan dan sesuai dengan fungsi, dalam melakukan pengelolaan anggaran dan logistik kami mohon untuk dapat di berikan asistensi oleh kejaksaan negeri”, pungkas mantan Kabag Hukum dan Teknis KPU Provinsi DIY tersebut. (SHD/Red)

14 Juni 2022 awal dimulainya tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Ditandai dengan peluncuran tahapan Pemilu yang dilaksanakan di halaman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jalan Imam Bonjol 29 Jakarta Pusat. Acara yang dilaksanakan secara daring dan luring ini disiarkan langsung melalui kanal youtube KPU Republik Indonesia dan melalui zoom meeting bagi KPU/ KIP Provinsi dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. “Pemilu adalah wujud musyawarah besar bangsa Indonesia” ujar Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy’ari pada momen sambutan dan pembukaan. Pesan-pesan penting bagi penyelenggara Pemilu agar tidak menjadi trouble maker juga ditekankan pada sambutan tersebut. Di Kabupaten Wonogiri, peluncuran dilaksanakan dengan nonton bareng dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Partai Politik, Bawaslu dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri mewakili pemerintah kabupaten Wonogiri. “Mudah-mudahan dengan terbitnya tahapan ini kita dapat mengemban amanah dan memposisikan diri sesuai dengan tugas-tugasnya”, harapan Haryono, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri. Kegiatan nonton bareng dilaksanakan di aula KPU Kabupaten Wonogiri. Para undangan di manjakan dengan sajian angkringan dan bakmi rebus kaki lima. Ini menjadi simbolisasi bahwa Pemilu di samping sebagai proses demokrasi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui program dan kegiatan penyelenggara Pemilu. Di akhir acara, seluruh undangan yang hadir beserta KPU kabupaten Wonogiri berikrar siap menyukseskan Pemilu Serentaj Tahun 2024. (SHD/Red)

"Terhadap politik tidak suka boleh, tidak peduli jangan", Casytha A. Kathmandu, S.E., M.Fin, Anggota DPD RI ketika menjadi narasumber di acara Webinar Civic Education Segment Perempuan yang di selenggarakan oleh KPU Kabupaten Wonogiri pada Hari Jumat, 3 Juni 2022 bersama drh. Verawati Joko Sutopo, M.Sc. Dalam webinar yang diikuti ibu-ibu PKK se-Kabupaten Wonogiri serta masyarakat umum tersebut Casytha menyayangkan budaya yang ada di masyarakat saat ini masih belum sepenuhnya mendukung peran perempuan untuk turut berpartisipasi. Pada masyarakat yang sudah semakin maju ini, masih banyak ditemukan anggapan bahwa perempuan urusannya cukup di dapur, sumur, kasur sehingga  tidak perlu ikut memikirkan negara atau politik. Stigma itu terjadi karena terdapat ketimpangan paradigma peran perempuan dalam urusan kenegaraan. Meskipun demikian secara konstitusi sebenernya hak perempuan dan laki-laki untuk berpolitik sudah berimbang yang memungkinkan perempuan berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung membangun negeri melalui politik. Dalam politik praktis terdapat banyak cara untuk berpartisipasi mulai dari menjadi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas/pemantau pemilu, hingga turut serta menjadi pemilih pada pemilu. Di Wonogiri sendiri melalui Pemilu 2019, dari 50 caleg terpilih hanya terdapat 8 caleg terpilih perempuan. Walaupun masih sedikit, jumlah tersebut sudah mengalami peningkatan dibanding periode 2014-2019 yang hanya terdapat 4 caleg terpilih perempuan. Selain secara langsung, perempuan juga dapat berpartisipasi secara tidak langsung dalam usaha membangun negeri, salah satu caranya yakni melalui pendidikan karakter pada anak. Perempuan sebagai ibu memiliki peran sentral sebagai guru karakter yang memberikan penanaman mindset pada anak dengan memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap demokratis, misalnya dengan menghargai keputusan anak. Walaupun pada akhirnya keputusan tersebut tidak berhasil, ibu tetap harus membiarkan anak untuk belajar dan terus memberikan motivasi agar dapat kembali bangkit. Dengan mengalami berbagai kegagalan anak dapat membentuk ketangguhan diri terhadap faktor eksternal yang kemudian dapat menumbuhkan kepekaan sosial mengenai pentingnya suatu keputusan seseorang bagi orang itu sendiri sehingga dia tumbuh menjadi anak yang dapat menghargai keputusan orang lain serta menghormati setiap perbedaan. Selain contoh-contoh itu, tentu masih banyak peran-peran yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk membangun kehidupan demokrasi di negeri ini baik di tataran lokal ataupun nasional. Tapi yang jelas tidak ada demokrasi tanpa perempuan serta tidak ada demokrasi yang bermartabat tanpa keterlibatan perempuan. (PJK/Red)

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri yang sekaligus istri Bupati Wonogiri, drh. Verawati Joko Sutopo, M. Sc mengatakan bahwa pendidikan karakter yang paling baik adalah di mulai dari keluarga.  Hal ini diungkapkan pada saat menjadi narasumber pada Webinar Civic Education Segment Perempuan tanggal 3 Juni 2022 yang di selenggarakan oleh KPU Kabupaten Wonogiri. Kegiatan yang mengambil tema Meneladani Semangat Matah Ati “Perempuan Bangkit Menghadirkan Demokrasi Melalui Pendidikan Karakter Sejak Dini” di ikuti oleh 733 ibu-ibu PKK di 294 Desa/ Kelurahan. Hadir sebagai Keynote Speaker Dra. Putnawati, M. Si, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, dan narasumber kedua Chasyta A. Kathmandu, SE, M. Fin, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, webinar ini di pandu oleh Augustina Puspa Dewi, SE, MM, anggota KPU akbupaten Wonogiri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan literasi politik dan demokrasi, meningkatkan kesukarelawanan (Volunteerisme), memulai road map civic education yang menyasar pada pendidikan karakter kepada anak, membuat forum Team Perempuan Sadar Pemilu Wonogiri (Tempe Adem Wonogiri) sebagai media penyambung informasi ke-Pemiluan kepada masyarakat Wonogiri. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik KPU Kabupaten Wonogiri, bahwa tahun 2021 jumlah penduduk usia 15 Tahun kebawah berjumlah 269.192. Masa depan demokrasi lima tahun dan tahun-tahun selanjutnya di Kabupaten Wonogiri berada di pola pikir sejumlah orang tersebut. Pendidikan pemilih menjadi jantung penyelenggaraan Pemilu untuk menciptakan pemilih yang rasional, yakni pemilih yang menentukan pilihannya bukan karena adanya tekanan, maupun politik uang, melainkan memilih karena visi, misi, kredibilitas partai politik maupun calon yang akan dipilihnya. Partisipasi masyarakat sejauh ini hanya untuk mengukur seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap proses Pemilu/ Pemilihan. Lebih dari itu, yang lebih penting adalah pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sebuah demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan peran semua lini dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan demokrasi sejak dini. Tidak hanya terhadap informasi, namun lebih pada pendidikan karakter penanaman demokrasi dan kewarganegaraa melalui Civic Education. (SHD/Red)