Opini

Irawan Ary Wibowo Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Wonogiri   Kepercayaan publik adalah napas utama demokrasi. Tanpa kepercayaan masyarakat, proses pemilihan umum hanya akan dipandang sebagai prosedur formal belaka. Di tengah derasnya arus informasi yang berkembang sangat cepat, keterbukaan dan akses terhadap informasi yang akurat menjadi kunci penting untuk menjaga integritas proses pemilu. Dalam konteks inilah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya sebatas menyelenggarakan tahapan pemilu, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipercaya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap badan publik, termasuk KPU wajib menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Prinsip ini penting karena pemilu menyangkut kepentingan publik secara luas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pemilu dijalankan, aturan- aturan disusun, hasil penghitungan suara ditetapkan hingga bagaimana sebuah lembaga penyelenggara dikelola. Transparansi semacam ini menjadi fondasi bagi terciptanya legitimasi demokrasi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, KPU membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Unit ini menjadi pintu utama bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Melalui PPID, berbagai dokumen, regulasi, profil kelembagaan serta laporan kinerja dapat diakses secara lebih sistematis. Kehadiran PPID pada dasarnya bertujuan menjembatani kebutuhan informasi publik dengan data yang dikuasai oleh KPU, sehingga hak  konstitusional masyarakat untuk mengetahui proses demokrasi dapat terpenuhi. Dalam praktiknya, informasi yang dikelola oleh KPU tidak semuanya dipublikasikan dengan cara yang sama. Ada informasi yang harus diumumkan secara serta merta kepada publik, terutama yang berkaitan langsung dengan tahapan pemilu seperti halnya rekapitulasi jumlah DPT, Daftar Calon Tetap (DPT) dan penetapan calon terpilih. Ada pula informasi yang tersedia setiap saat, seperti regulasi, profil kelembagaan, maupun berbagai dokumen pendukung lain. Selain itu, terdapat informasi berkala berupa program kegiatan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang disampaikan secara rutin sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Namun penyediaan informasi juga memiliki batas jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. Selain itu tidak semua data dapat disampaikan secara bebas kepada masyarakat. Beberapa informasi, seperti data pribadi pemilih, riwayat kesehatan ataupun dokumen yang berpotensi mengganggu integritas pemilu harus dilindungi. Informasi – informasi tersebut masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.  Sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan, KPU melakukan uji konsekuensi untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tetap seimbang antara prinsip transparansi dan perlindungan kepentingan publik yang lebih luas. Seiring perkembangan teknologi, KPU juga mulai memanfaatkan berbagai inovasi digital untuk memperkuat pelayanan informasi. Beragam sistem informasi seperti platform administrasi pemilu hingga layanan permohonan informasi daring (E-PPID) kini semakin memudahkan masyarakat mengakses informasi pemilu. Melalui layanan digital tersebut, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor KPU untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, KPU juga aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Informasi yang sebelumnya bersifat teknis kini dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti infografis dan video edukasi. Pendekatan ini penting, terutama untuk menjangkau generasi muda yang menjadi bagian besar dari pemilih dalam pemilu. Dengan penyajian yang lebih komunikatif, informasi resmi dapat lebih mudah dipahami sekaligus mampu menandingi berbagai informasi yang belum tentu benar di ruang digital. Meski demikian, pelayanan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah maraknya disinformasi dan berita hoaks yang beredar di media sosial. Informasi yang tidak akurat sering kali memicu skeptisme publik terhadap proses maupun hasil pemilu. Dalam situasi seperti ini, KPU dituntut untuk cepat melakukan klarifikasi dan menyediakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan lainnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Di satu sisi, masyarakat menuntut keterbukaan informasi. Namun di sisi lain, data sensitif seperti identitas pemilih harus tetap dilindungi dari potensi penyalahgunaan atau kebocoran data. Keseimbangan antara transparansi dan keamanan data menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi penyelenggara pemilu. Di beberapa wilayah persoalan akses internet juga masih menjadi kendala. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang memadai. Masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses internet maupun literasi informasi. Kondisi ini menuntut KPU untuk tetap menyediakan layanan informasi melalui cara-cara konvensional agar hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi tetap terpenuhi. Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif bagi penyelenggara pemilu. Transparansi adalah bagian penting dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi secara jelas dan terbuka, kepercayaan terhadap proses pemilu akan semakin kuat. Kepercayaan inilah yang menjadi modal sosial utama untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat legitimasi hasil pemilu. Lebih dari itu, pelayanan informasi publik juga memiliki fungsi edukatif. Informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat menjadi pemilih yang lebih kritis dan rasional. Dalam waktu jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada tumbuhnya budaya demokrasi yang sehat, di mana masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga memahami esensi berikut proses yang ada di baliknya.

Tidak ada yang kebetulan, keberhasilan sebuah kegiatan seringkali di dahului dengan perencanaan yang matang. Bagaimana jadinya kegiatan yang tidak terencana dengan baik, tentu kegiatan tersebut menjadi kacau, tidak efektif dan efisien. Bagaimana membuat perencanaan yang baik? di artikel ini kita akan membahasnya. Pengertian Perencanaan Secara sederhana perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan di kerjakan. Menurut para ahli, perencanaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Profesor Tamrin Amal Tomagola, seorang pakar perencanaan dari Universitas Kihajar Dewantara, menjelaskan bahwa perencanaan adalah peta jalan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan di KPU adalah sebuah tahapan awal dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Dalam hal tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan, perencanaan merupakan tahap awal juga untuk merencanakan apa yang akan dilakukan selama tidak ada tahapan. Mengapa Perencanaan Penting Lembaga yang baik tidak bisa terlepas dari tiga hal yang perlu diperhatikan, Pertama perencanaan (pre - election), kedua pelaksanaan (election) dan yang ke tiga, evaluasi (post - election). Dengan menerapkan ketiga hal tersebut, diharapkan menjadi pedoman yang jelas sehingga ada kejelasan kemana arah lembaga, apa yang akan dilakukan, gol apa yang akan dicapai. Tidak adanya perencanaan yang baik, dapat menimbulkan berbagai hal, diantaranya; kehilangan arah dan focus, pemborosan waktu dan sumber daya, tindakan impulsive dan resiko kegagalan yang lebih tinggi. Perencanaan mempunyai peranan penting diantaranya: (1) Memiliki visi yang jelas (2) Menghasilkan langkah-langkah yang terarah (3) Efisiensi waktu dan sumber daya (4) Meningkatkan produktivitas (5) Mengurangi risiko.   Membuat Perencanaan yang Baik Dalam membuat perencanaan, ada sebuah konsep 5W + 2H. Lima W tersebut yakni : what, why, who, when, where, sedangkan dua H yakni how dan how much. What artinya apa kegiatan yang akan dilakukan, why mengapa kegiatan ini dilakukan, who siapa yang menjadi sasaran penerima manfaat, where dimana kegiatan akan dilakukan, when kapan ( jadwal pelaksanaan) kegiatan dilakukan.  Sedangkan how bagaimana kegiatan dilakukan, dan how much berapa anggaran biaya yang dibutuhkan. Konsep diatas memberikan arah yang jelas terkait alur sebuah perencanaan atau kegiatan dilaksanakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi langkah-langkah penting, menjadi acuan kerja yang jelas.   Perencanaan KPU kabupaten Wonogiri tahun 2026 Ada perencanaan jangka panjang dan ada perencaan jangka pendek. Rencana strastegis (Rensta) merupakan rencana jangka panjang KPU. Pembuatan rencana strategis setiap lima tahun sekali. Dari perencanaan jangka panjang inilah perencanaan dimulai. Ada indikator kinerja utama (IKU), ada rencana kegiatan tahunan (RKT),  rencana aksi kinerja (RAK), dan kerangka acuan kinerja (KAK) Awal tahun anggaran, KPU melaksanakan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Perjanjian kinerja ini ditanda tangani oleh ketua KPU, sekertaris KPU dan para kasubag KPU. Tujuan perjanjian kinerja yakni (1) Sebagai wujud nyata kemitraan antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. (3) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai(SKP) Pagu anggaran yang diterima KPU kabupaten Wonogiri tahun 2026 sebesar Rp4.528.836.000,- Dari anggaran ini KPU kabupaten Wonogiri telah menjabarkannya dalam bentuk perjanjian kinerja yang di tandantangani, ketua, sekertaris, dan kasubag. Secara umum semua bagian mendapatkan alokasi anggaran dengan nominal yang bervariasi. Rincian penggunaan anggaran tersebut secara garis besar yakni Rp4.006.637.000,- untuk belanja pegawai dan sebesar Rp522.199.000 untuk belanja barang. Dengan demikian, kegiatan hanya tersedia di belanja barang yakni Rp522.199.000,- Dengan perjanjian kinerja tersebut target – target yang akan diraih telah ditentukan, prosentase capaian program dan kegiatan berdasarkan anggaran yang tersedia. Namun demikian, KPU kabupaten Wonogiri memberikan porsi yang lebih atau skala prioritas terhadap tiga kegiatan. (1) Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Update data pemilih menjadi program nasional untuk menjaga hak pilih, memperbaiki data pemilih sehingga data pemilih menjadi akurat, komprehensif dan mutakhir. (2) Pendidikan pemilih. Kesadaran berdemokrasi tidak hanya dibebankan kepada peserta pemilu, penyelenggara pemilu juga mempunyai peran besar untuk menumbuhkan kesadaran, membangan demokrasi sehingga demokrasi semakin berkualitas. (3) Pemutakhiran data partai politik. Sebagai pilar demokrasi, partai politik harusnya dapat memberikan edukasi politik kepada masyarakat sehingga mereka paham akan subtansi demokrasi itu sendiri.   Kesimpulan Perencanaan menjadi bagian kerja yang tidak boleh ditinggalkan. Perencanaan yang disusun dengan cermat akan meminimalkan resiko, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan setiap langkah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penulis : Doni Hafidhian (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Wonogiri)   Ini Podcast KPU Wonogiri berjudul "Yang tak terceritakan", bukan hanya sekedar judul biasa, judul tersebut mengandung  makna bahwa aturan-aturan dasar yang ada dalam pemilu mungkin sebagian masyarakat tidak tahu dan sering tidak tesosialisasikan ke masyarakat hal ini merupakan inisiatif edukasi yang sangat positif dan krusial. Program yang diselenggarakan di masa non-tahapan ini berfungsi sebagai ruang pencerahan yang esensial, jauh melampaui sekadar sosialisasi prosedur. Ini adalah langkah strategis dalam membangun kualitas demokrasi yang lebih baik, yaitu dengan menjembatani kesenjangan pemahaman antara penyelenggara dan masyarakat. Narasumber, Bapak Muslim Aisha (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan), secara gamblang berhasil mengupas tuntas dasar filosofis dan sosiologis di balik berbagai aturan kepemiluan yang sering dipertanyakan publik. Contohnya, penjelasan mengenai batas usia pemilih 17 tahun atau sudah menikah bukanlah aturan yang kaku, melainkan didasarkan pada pandangan kedewasaan dan kemampuan menentukan pilihan, sebuah konsep yang juga diterapkan dalam syarat pengurusan SIM atau batasan tontonan film. Pendekatan ini secara efektif mengubah keraguan publik menjadi penerimaan yang logis, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap regulasi dan penyelenggara itu sendiri. Selain itu, podcast ini juga menyentuh isu integritas yang sensitif, yakni larangan suami/istri menjadi sesama penyelenggara pemilu. Dengan menceritakan pengalaman lapangan, dijelaskan bahwa aturan ini ditegakkan untuk menjaga independensi keputusan dan menghindari konflik kepentingan yang dapat mencemari proses pemilu. KPU juga memberikan klarifikasi pada masalah teknis yang kerap membingungkan, seperti status pemilih yang masuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) namun belum merekam KTP-el. Meskipun KTP-el adalah syarat mutlak, penjelasan mengenai mekanisme penyaluran hak pilih bagi mereka di DPT dengan identitas lain memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa. Terakhir, pembahasan mengenai perbedaan fasilitas TPS luar negeri untuk Pemilu Nasional (Pilpres) dan Pilkada menjadi pencerahan yang sangat bernilai. Dijelaskan bahwa Pilkada adalah peristiwa lokal yang secara teknis dan akuntabilitas sulit dipertanggungjawabkan jika TPS didirikan di luar daerah tanpa adanya perangkat instansi pemerintah (seperti Kedubes/Konsulat) yang memadai untuk pengelolaan data. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan KPU didasari oleh pertimbangan logistik, profesionalisme, dan akuntabilitas yang ketat. Secara keseluruhan, podcast "Yang tak terceritakan" adalah upaya pencerahan mendalam yang esensial. Dengan menjelaskan 'mengapa' dan bukan hanya 'bagaimana' suatu aturan ada, KPU Wonogiri telah membuka ruang diskusi yang lebih konstruktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi pemilih yang berkualitas.  

Oleh : Doni Hafidhian, S.Psi (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)   Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Pada 26 Juni 2025, telah memberikan arah baru bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa Pemilu Nasional yang meliputi pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD, tidak lagi disatukan sepenuhnya dengan pemilu lokal yang meliputi DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah. MK memutuskan agar terdapat jarak waktu antara kedua jenis pemilu tersebut, yakni paling cepat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun setelah pelantikan pejabat hasil pemilu nasional. Setidaknya  terdapat 5 (lima) pendapat MK dalam memutuskan putusan ini, diantaranya adalah: Beban kerja penyelenggara yang terlalu berat dan tumpang tindih dalam satu tahun yang sama menyebabkan  ketidakefisienan  lembaga;          Mahkamah menyebut pemilu lima kotak menyebabkan keletihan institusional dan memicu korban jiwa, seperti pada Pemilu 2019 dan 2024; Partai politik kehilangan waktu yang cukup untuk kaderisasi karena harus menyiapkan ribuan calon  legislatif dan kepala daerah dalam waktu yang nyaris bersamaan Pembangunan daerah  tenggelam  oleh dominasi isu  nasional  karena  pemilu  lokal dan nasional berlangsung serempak; MK menyatakan pemilih mengalami kejenuhan karena harus mencoblos lima surat suara sekaligus dengan banyak calon dalam waktu singkat Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, putusan ini merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keputusan MK harus dipahami tidak sekadar sebagai perubahan teknis, melainkan juga sebagai momentum perbaikan tata kelola demokrasi Indonesia. KPU Kabupaten Wonogiri tetap akan menunggu kebij akan lebih lanjut yang diputuskan oleh DPR melalui  Revisi UU Pemilu dan juga peraturan perundang-undangan turunannya.  Partisipasi Masyarakat Meningkat  Kita ketahui bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024 kemarin di Kabupaten Wonogiri Adalah 69,5%, diharapkan dengan Keputusan MK ini akan meningkatkan  tingkat Partisipasi Masyarakat di Wonogiri, hal ini di mungkinkan selain KPU KABUPATEN WONOGIRI yang selalu bersosialisasi ke Masyarakat ada juga partai politik dan calon legislatif yang ikut mensosialisasikan kepada konstituennya. Kualitas Penyelenggaraan yang Lebih Terjaga Selama ini, pemilu serentak di semua tingkatan membawa tantangan besar. Kompleksitas logistik, panjangnya waktu penghitungan suara, hingga beban kerja penyelenggara sering kali memunculkan persoalan yang berimplikasi pada kualitas pemilu. Dengan adanya pemisahan waktu antara pemilu nasional dan lokal, KPU KABUPATEN WONOGIRI melihat peluang untuk meningkatkan efektivitas manajemen pemilu. Setiap tahapan dapat lebih fokus, distribusi logistik lebih terukur, serta pelayanan kepada pemilih lebih maksimal. Tantangan Transisi dan Penyesuaian Regulasi Namun, KPU KABUPATEN WONOGIRI juga menyadari bahwa putusan ini menuntut adanya penyesuaian regulasi. Undang-undang pemilu dan pilkada perlu direvisi agar selaras dengan putusan MK. Tanpa aturan pelaksana yang jelas, penyelenggaraan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk potensi kekosongan jabatan atau perpanjangan masa jabatan yang bisa diperdebatkan secara konstitusional. KPU mendorong pemerintah dan DPR untuk segera merumuskan regulasi turunan yang komprehensif, sehingga transisi menuju sistem baru ini berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan politik maupun administratif. Komitmen KPU KABUPATEN WONOGIRI Sebagai pelaksana teknis, KPU KABUPATEN WONOGIRI berkomitmen menyiapkan roadmap yang jelas mengenai tahapan, jadwal, dan kebutuhan sumber daya. Penguatan kapasitas KPU KABUPATEN WONOGIRI daerah menjadi prioritas agar penyelenggaraan di seluruh wilayah berjalan merata. Selain itu, KPU KABUPATEN WONOGIRI akan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, partai politik, dan calon peserta pemilu, agar semua pihak memahami perubahan ini dan dapat menyesuaikan strategi politik maupun partisipasinya. Kesiapan KPU Kabupaten Wonogiri Saat ini KPU Kabupaten Wonogiri terus melakukan internalisasi persiapan pelaksanaan Pemilu Nasional 2029 dengan agenda sebagai berikut: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali. Pemenuhan SDM dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan KPU Kabupaten Wonogiri Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pelaksanaan Sosdiklih diselenggarakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar mampu mengoptimalisasikan fungsi dan peran sebagai penggerak demokrasi kepemiluan di Indonesia. Disamping itu, KPU Kabupaten Wonogiri memaksimalkan sosial media yang dimiliki untuk dapat terus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Wonogiri Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Dilaksanakan tiap 6 (enam) bulan sekali, dan dokumen yang diverifikasi adalah SK Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota, Nama Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota, Kepengurusan dengan 30% keterwakilan perempuan, serta  kepemilikan  rekening bank.      Menjaga Kepercayaan Publik Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu diselenggarakan, tetapi juga dari seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat terhadap prosesnya. Oleh karena itu, KPU KABUPATEN WONOGIRI memandang putusan MK ini harus menjadi momentum untuk memperkuat prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Kejelasan aturan, konsistensi penyelenggaraan, serta transparansi informasi menjadi kunci agar masyarakat yakin bahwa pemilu tetap berlangsung demokratis dan konstitusional. Penutup Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ia mengajarkan bahwa sistem pemilu tidak bersifat statis, melainkan harus selalu disesuaikan dengan dinamika bangsa dan kebutuhan konstitusional. KPU KABUPATEN WONOGIRI siap melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya, bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, demi terwujudnya pemilu yang semakin berkualitas serta memperkuat fondasi negara demokrasi.

Pilkada Serentak 2024 dan Pentingnya Suara Generasi Muda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Jawa Tengah 2024 menjadi momen penting bagi demokrasi lokal, termasuk di Wonogiri. Pilkada bukan sekadar ritual politik, melainkan sarana untuk menentukan arah pembangunan daerah. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada Wonogiri 2024 adalah lonjakan surat suara tidak sah. Data menunjukkan, dari 589.239 pengguna hak pilih, terdapat 25.599 suara tidak sah (4,34%). Angka ini lebih tinggi dibandingkan Pilbup 2020 yang hanya 13.916 suara tidak sah (2,34%). Fenomena ini patut menjadi perhatian, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang dominan di media sosial. Mereka adalah kelompok potensial yang bisa mengubah tren partisipasi dan kualitas suara. Artikel ini akan membedah penyebab lonjakan suara tidak sah, serta memberikan tips praktis agar pemilih muda bisa menggunakan hak suara secara cerdas dan bertanggung jawab. Memilih dengan Cerdas dan Bertanggung Jawab Memilih secara cerdas bukan sekadar mencoblos, melainkan memahami dampak pilihan terhadap masa depan daerah. Menurut Amartya Sen (1999), demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dan informasi yang memadai. Di era digital, generasi muda memiliki akses informasi lebih luas, tetapi juga rentan terpapar hoaks dan politik identitas. Apa artinya memilih cerdas? Memahami visi-misi calon, tidak hanya terpengaruh popularitas atau atribut tertentu. Memverifikasi informasi dan menghindari hoaks dengan merujuk sumber resmi seperti KPU atau Bawaslu. Memastikan surat suara valid. Kesalahan teknis seperti tanda coblos tidak jelas bisa membuat suara gugur. Mengetahui  Lokasi TPS dan hadir tepat waktu mencobos Penyebab Utama Surat Suara Tidak Sah Berdasarkan data dan pengamatan lapangan, berikut penyebab utama lonjakan suara tidak sah di Wonogiri 2024: Kesalahan Teknis Pemilih. Pemilih tidak mengisi surat suara sesuai petunjuk, seperti tanda coblos ganda atau coretan. Kurangnya Sosialisasi dan simulasi pemungutan suara. Banyak pemilih pemula (generasi muda) yang belum paham tata cara mencoblos. Tekanan Psikologis di TPS karena antrian dan jarak TPS semakin jauh. Pemilih terburu-buru atau grogi saat mencoblos. Golput Aktif. Beberapa pemilih datang ke TPS tetapi sengaja merusak surat suara atau mencoblos semuanya sebagai bentuk protes politik. Libatkan Influencer dan Komunitas Lokal Pemilih muda cenderung lebih percaya pada figur publik yang mereka anggap relatable, sehingga keterlibatan influencer dan komunitas lokal dapat meningkatkan kesadaran pemilih.   Tips Mengurangi Suara Tidak Sah Perbaiki Sosialisasi. KPU dan pemangku kepentingan harus gencar kampanye lewat media social: TikTok, Instagram, youtube dan webinar dll. Simulasi Pemilihan. Sekolah dan kampus bisa jadi tempat pelatihan praktik mencoblos. Pelatihan berbasis simulasi di India mengurangi kesalahan penghitungan 40% (Election Commission of India Report, 2019). Penambahan TPS dan Waktu Pemungutan untuk menghindari antrean panjang yang membuat pemilih terburu-buru. Pemilu Kenya 2017 menunjukkan antrean panjang berkorelasi dengan peningkatan suara rusak (African Electoral Review). Peraturan Jelas Sejak Dini. KPU harus menerbitkan Peraturan KPU dan petunjuk teknis  penghitungan suara sebelum masa kampanye sehingga menjadikan KPU memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan pembekalan pelatihan kepada badan adhock PPK, PPS, KPPS.  UU Pemilu Kanada (2022) mewajibkan KPU menerbitkan pedoman teknis 6 bulan sebelum pemungutan suara pemilu.   Tips untuk Generasi Muda: Jadi Pemilih Cerdas! Pelajari Calon Secara Mendalam dengan manfaatkan media sosial untuk menelusuri rekam jejak, bukan sekadar ikut tren. Gunakan Hak Pilih dengan Tenang dengan datang ke TPS lebih awal, baca petunjuk dengan saksama. Mengetahui lokasi dan waktu memilih. Laporkan pelanggaran jika melihat ketidaksesuaian, kepada Bawaslu via aplikasi atau media sosial. Wonogiri Lebih Baik Dimulai dari Suara Kita Lonjakan suara tidak sah adalah alarm bagi semua pihak. Namun, ini juga peluang untuk memperbaiki sistem demokrasi kita. Generasi muda, dengan kecakapan digital dan semangat kritis, bisa menjadi garda terdepan dalam memastikan Pilkada berkualitas. Mari jadikan suara kita bukan sekadar angka, tapi fondasi untuk Wonogiri yang lebih maju. Selamat memilih dengan bijak untuk Pemilu dan Pilkada yang akan datang!   Kebaruan Fenomena Surat Suara Tidak Sah Fenomena lonjakan surat suara tidak sah di Wonogiri 2024 tidak hanya penting dari sisi kuantitas, tetapi juga mengandung makna kualitas demokrasi. Kebaruan dari isu ini adalah bahwa surat suara tidak sah bukan semata-mata akibat kesalahan teknis, melainkan dapat menjadi indikator tingkat literasi politik dan kedewasaan berdemokrasi masyarakat. Dalam konteks generasi muda, kebaruan lainnya terletak pada pemanfaatan teknologi digital. Generasi milenial dan Gen Z adalah digital native yang akrab dengan media sosial, aplikasi, dan konten kreatif. Oleh karena itu, upaya menekan angka surat suara tidak sah harus memanfaatkan pendekatan digital, seperti simulasi mencoblos berbasis aplikasi, kampanye edukasi melalui video singkat di TikTok atau Instagram, hingga gamifikasi pendidikan pemilih. Pendekatan ini relatif baru dalam strategi kepemiluan di Indonesia, namun terbukti efektif di berbagai negara lain. Selain itu, membandingkan dengan praktik baik internasional seperti India, Kanada, dan Kenya memberikan nilai tambah karena memperlihatkan bahwa masalah invalid vote adalah fenomena global yang bisa dikelola dengan regulasi tepat, edukasi sistematis, dan inovasi teknologi.   Ide Strategis untuk Internal KPU Sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak hanya bertugas memastikan teknis pencoblosan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas partisipasi. Beberapa ide inovatif yang bisa dikembangkan secara internal antara lain: Platform Simulasi Digital KPU dapat meluncurkan aplikasi resmi berupa simulasi mencoblos digital yang bisa diakses lewat ponsel. Pemilih dapat mencoba berbagai skenario pencoblosan agar paham cara yang benar, sehingga mengurangi risiko surat suara tidak sah. Gamifikasi Sosialisasi Sosialisasi bisa dibuat lebih menarik dengan konsep permainan, misalnya lomba quiz online tentang tata cara mencoblos atau kompetisi membuat konten edukasi kepemiluan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal ini bisa memotivasi generasi muda untuk memahami proses pemilu dengan cara menyenangkan. Youth Election Ambassador Setiap kecamatan bisa memiliki duta pemilu muda yang bertugas menjadi penggerak edukasi di lingkungannya. Dengan pendekatan sebaya (peer to peer), pesan kepemiluan lebih mudah diterima oleh generasi milenial dan Gen Z. Integrasi Edukasi Kepemiluan di Sekolah dan Kampus KPU bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan materi kepemiluan sebagai muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler. Dengan begitu, pemilih pemula mendapat pemahaman lebih dini dan terstruktur. Pemanfaatan Big Data dan AI Monitoring KPU dapat menggunakan teknologi analitik untuk memetakan TPS yang berpotensi tinggi menghasilkan surat suara tidak sah. Dengan informasi berbasis data ini, strategi sosialisasi dapat difokuskan ke wilayah rawan. Kampanye Hybrid (Offline & Online) Selain tatap muka di TPS atau balai desa, KPU dapat memperkuat sosialisasi lewat siaran langsung (live streaming) interaktif, webinar kepemiluan, atau podcast khusus pemilih pemula. Dengan cara ini, pesan dapat menjangkau audiens yang lebih luas.   Penutup Tambahan Dengan menambahkan kebaruan isu dan ide internal KPU ini, diharapkan tulisan tidak hanya berhenti pada analisis fenomena, tetapi juga memberi tawaran solusi konkret yang bisa diimplementasikan. Lonjakan suara tidak sah seharusnya menjadi momentum refleksi bersama, sekaligus pemicu inovasi kelembagaan agar demokrasi lokal semakin berkualitas. Generasi muda memiliki peran vital dalam transformasi ini, sementara KPU sebagai penyelenggara dapat menjadi motor penggerak inovasi dengan strategi yang adaptif, kreatif, dan berbasis teknologi.

Pasca reformasi 1997 hingga tahun 2024 setidaknya sudah 6 kali Pemilu dilaksanakan dengan desain Pemilu yang berbeda. Pemilu 1999 yang diiikuti oleh 48 Partai diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut dengan Pemilu Legislatif (Pileg). Pada Pemilu periode tersebut, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Sidang Umum MPR. Pada Tahun 2004 Pemilu Legislatif mengalami penambahan pemilihan, yakni pemilihan Anggota DPD. Dengan demikian, Pileg tahun 2004 menjadi 4 kotak suara. Sedangkan untuk Pilpres mengalami perubahan sistem. Presiden dan Wakil Presiden menjadi langsung dipilih oleh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Pileg dan Pilpres tahun 2004 diselenggarakan dalam waktu yang berbeda namun masih dalam rentang tahun yang sama, Pemilu untuk memilih anggota legislatif dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 sedangkan Pilpres dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004. Pada Pemilu 2009 dan 2014 desain penyelenggaraan Pemilu masih tetap sama dengan Pemilu 2004, yakni Pemilu dilaksanakan secara terpisah dengan Pilpres. Melalui putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, mahkamah memutuskan bahwasannya Pileg dan Pilpres tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Desain Pemilu yang menyerentakkan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang seringkali disebut dengan Pemilu 5 kotak ini diharapkan memiliki efek ekor jas (coattail effect) popularitas calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap keuntungan elektoral bagi kandidat atau partai politik di tingkat bawah.  Pemilu serentak ini telah dilaksanakan 2 (dua) kali oleh bangsa Indonesia, yakni pada tahun 2019 dan 2024. Selain Pemilu, bangsa Indonesia juga melaksanakan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemilihan kepala daearh yang pertama yang digelar adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kertanegara pada tanggal 1 Juni 2005. Undang-Undang yang mendasari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini telah mengalami beberapa kali perubahan yang kemudian berimplikasi pada penyebutan istilah, mulai dari Pilkada, Pemilukada, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, hingga istilah Pilkada Serentak. Berdasarkan undang-undang pemilihan kepala daerah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah didasarkan pada Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di masing-masing Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Pada masa ini terdapat 4 wilayah yang mempunyai aturan Khusus tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh dan Papua. Secara prinsip desain penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 adalah menyerentakkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia, kecuali pemilihan kepala daerah di 5 kota dan 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI dan pemilihan kepala daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menghapus Ambang Batas Pemerintah dan DPR, Pemerhati Pemilu/NGO dan Mahkamah Konstitusi sepertinya sedang mendesain Pemilu yang ideal untuk bangsa Indonesia. Pemilu yang membuat gembira Peserta Pemilu, Pemilih dan Penyelenggaranya. Mulai dari mendesain ulang bentuk Pemilu, sistem Pemilu serta aturan teknis di dalamnya. Empat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga melakukan uji materi terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu yang mengatur tentang Presidential Threshold/ Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Melalui putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan dengan menghapus ambang batas pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu selanjutnya, dengan kata lain seluruh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain menghapus ambang batas Pilpres, Mahkamah Konstitusi juga menghapus ambang batas “kursi DPRD” pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.  Dengan putusan ini seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 dapat mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan tetap memperhatikan jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT dan jumlah perolehan suara sah meskipun tidak memperoleh kursi DPRD. Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa desain Pemilu idealnya adalah dengan mengelompokkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal/ Daerah. Pada putusan nomor 135/PUU-XXII/2024, MK memutuskan bahwa Pemungutan Suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD RI, dan setelahnya paling singkat 2 tahun atau paling lambat 2 tahun 6 bulan diselenggarakan pemungutan suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,  anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/ Kota. Dari sekian putusan, yang berujung pada perubahan sistem, desain dan teknis Pemilu serta Pemilihan, selalu muncul konsekuensi logis pada penerapannya. Misalnya, dari sisi peserta Pemilu adalah rumusan soal Partai Politik peserta Pemilu pada Pemilu yang mana yang berhak mengusung Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah? Apakah peserta Pemilu Tahun 2024 atau Peserta Pemilu Tahun 2029 (Pilpres) dan 2031 (Pilkada). Tentang penetapan partai politik peserta Pemilu? apakah menggunakan skema 1 kali penetapan, sehingga Peserta Pemilu Nasional akan otomatis menjadi Peserta Pemilu Lokal/ daerah? Dari sisi penyelenggaraan adalah bagaimana mendesain kampanye dengan biaya murah nan efektif, mengingat pada Pemilu ke depan calon anggota DPR RI tidak dapat mengandalkan “patungan” dengan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota ketika kampanye.  Dari sisi pembiayaan, soal rumusan sumber anggaran, apakah APBN seluruhnya atau kombinasi APBN dan APBD? Karena Pemilu ke depan merupakan Pemilu campuran antara Pemilu dan Pemilihan. Gagasan MK yang ingin memperkuat proses demokrasi di tingkat lokal sekaligus mencari celah penerapan prinsip efisiensi dan efektifitas jangan sampai hanya menjadi ajang coba-coba. Ber-Pemilu dengan Gembira Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 dan 2024 banyak menelan korban jiwa dari unsur penyelenggara Pemilu. Tercatat 824 orang meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan tahun 2024 sebanyak 94 orang meninggal dunia dan ribuan orang yang dilaporkan jatuh sakit. Tingkat invalid vote yang cenderung tinggi menunjukkan salah satu faktor kejenuhan pemilih, sehingga pemilih hadir di TPS namun tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik. Keluh kesah peserta Pemilu/ Pemilihan tentang biaya yang tinggi untuk memenangkan kontestasi. Dengan desain baru Pemilu ini, diharapkan mampu untuk menyusun restorasi Pemilu baik skala nasional maupun lokal. Setidaknya Partai Politik sebagai peserta Pemilu dapat menyiapkan proses kaderisasi dengan cukup waktu sehingga calon-calon yang muncul adalah calon-calon yang mempunyai kapasitas mengelola negara dengan lebih baik. Terhindarnya voters fatigue, masyarakat mempunyai kesempatan untuk memilih dengan gembira, sehingga pemilih mempunyai dorongan yang kuat untuk hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya dengan benar karena disuguhi calon-calon yang berkualitas. Penyelenggara Pemilu juga bisa bernafas, mengatur ritme, menyajikan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan yang lebih bermutu dan legitimate. Saatnya ber-Pemilu dengan gembira.   Nursahid Agung Wijaya Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Wonogiri   *artikel ini telah tayang di halaman 2, Harian Solopos tanggal 7 Juni 2025