Hadapi Kendala Layanan PDPB, KPU Wonogiri Gelar Forum Konsultasi Publik
Wonogiri – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik tentang Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan pemangku kepentingan serta tokoh Masyarakat pada Selasa, 11 November 2025. Kegiatan ini bertempat di Aula KPU Kabupaten Wonogiri dengan turut mengundang Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Kepala Lapas Wonogiri, Komandan Kodim 0728 Wonogiri, Kapolres Wonogiri, Kepala Kesbangpol Wonogiri, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonogiri, Kepala Kemenag Wonogiri serta Tokoh Masyarakat Wonogiri.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas pelayanan PDPB, meningkatkan pemahaman publik terhadap proses dan mekanisme PDPB, dan memperkuat transparasi dan akuntabilitas KPU dalam penyelenggaraan layanan publik di bidang data pemilih.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan pembacaan doa, lalu dilanjutkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Satya Graha. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan merupakan sebuah langkah strategis untuk memastikan standar pelayanan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Dwi Prasetyo. Ia menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi wadah penting dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
“Forum ini berperan untuk menyerap masukan, saran, dan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemutakhiran data pemilih, menjamin transparansi dan akuntabilitas layanan PDPB, serta Forum ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas daftar pemilih”, ujar Dwi Prasetyo.
Dalam pelaksanaan layanan PDPB masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kendala teknis dalam pengelolaan dan pemutakhiran data akibat perbedaan data kependudukan dari Kemendagri dan DPT yang ada, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan perubahan data, dan belum optimalnya koordinasi antara KPU Kab. Wonogiri dengan pihak-pihak terkait.
Pada saat forum berlangsung peserta aktif memberikan tanggapan dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Wonogiri. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wonogiri, Rahmat Imam Santoso menyatakan, “supaya KPU Kabupaten Wonogiri mempunyai kekuatan hukum dan setiap stakeholder memiliki kewajiban, maka untuk kedepannya agar KPU Kabupaten Wonogiri membuat draft MoU dengan beberapa stakeholder dalam rangka mendapatkan data pemilih yang berubah”. Sementara itu perwakilan dari Paur Subbag Kerma Bag Ops Polres Wonogiri, Untung Subekti, menyatakan, “agar KPU Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan bagian SDM Polres Wonogiri karena setiap tahunnya terdapat sekitar 15 - 20 anggota yang pensiun.”
Acara diakhiri dengan pembacaan kesimpulan dan penandatanganan berita acara kesepakatan Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. (Rendatin)
